rangkumah tarbiyah siyasiyah

Apa itu politik?

Secara umum politik adalah kegiatan –kegiatan yang dilakukan dalam sistem negara, baik yang menyangkut proses menentukan ataupun melaksanakan tujuan dan sistem-sistem yang ada. Sementara itu, ruang lingkup politik kontemporer dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.      Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik aristoteles)

2.      Politik adalah Segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

3.      Politik adalah kegiatan yang dimaksud untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan baik secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

4.      Politik adalah segala hal yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kegiatan.

Politik dalam Pandangan Barat

            konsep politiknya dipengaruhi pemikiran filsafat yunani dan Romawi (Hellenisme), titik tekannya adalah pandangan hidup yang mengangung-agungkan cita-cita kebebasan, optimisme, sekulerisme, hedonisme dan individualisme. Alat ukur kebenaran menurut mereka adalah dengan emperisme dan rasionalisme. Kedaulaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat dan penguasa bertanggung jawab kepada rakyat, artinya pemerintah adalah pelayan rakyat.

Politik dalam Pandangan Islam

            Konsep politiknya dikenal dengan siyasah syar’iyyah yang secara umum dimaknai dengan kewajiban yang dijalankan oleh pemimpin (khilafah: pengganti nabi dalam hal menjalankan tugas memimpin masyarakat) dalam upaya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas dalam menuju kesejahteraan umat.

Hal ini dipertegas oleh para ulama yang mencakup tiga hal pokok yaitu:

1.      Konsep politik Islam mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan islami (khalifah) dan kewajiban menjalankan syariat Islam (hukum Islam)

2.      Regulasi dan ketetapan hukum dibuat oleh pemimpin dalam rangka membasmi kerusakan dan memecahkan masalah yang ada yang berpedoman kepada fikih siyasah.

3.      Setiap muslim wajib berpartisipasi aktif dalam rangka mendukung dan mengawasi kekuasaan.

PERBEDAAN POLOTIK ISLAM DENGAN POLITIK BARAT

Sistem	Islam	Barat
Filsafat	Alqur’an dan as-sunnah	Ajaran Yunani kuno
Sumber kedaulatan	Tuhan	Manusia
Legitimasi Kekuasaan	Manusia dengan nilai	Manusia minus nilai
aplikasi	Konstan/ stabil minus konflik	Spekulatif/penuh konflik

APA ITU TARBIYAH SIYASIYAH?

Secara umum dimaknai sebagai upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensitivitas politik para anggota sehingga menjadi pertisipan aktif dalam kehidupan politik keseharian para muslim.

TARGETAN TARBIYAH SIYASIYAH

      Munculnya kesadaran politik dalam setiap diri muslim.

      Tertanamnya kayakinan dan nilai politik yang bermuara pada sensitivitas dan loyalitas dalam berpolitik, serta dapat memahami konsepsi politik islam (nazharat siyasiyah) secara utuh. Orientasi politik ini terwujudkan dalam afiliasi ideologi yang jelas (Islam) dan merasa memiliki untuk terlibat dalam berbagai aktivitas politik yang ada di dalamnya.

      Munculnya partisipasi yang aktif (masyarakat siyasiyah) dalam mendukung organisasi maupun partai politik Islam) yang bertujuan merealisasikan cita-cita politik Islam.

PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Kekuasaan di dalam Islam memiliki tujuan menjamin tegaknya keadilan dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia berlandaskan Al-Qur;an dan As-sunnah. Ada beberapa perangkat yang terdapat dalam politik Islam yaitu ;

A.    Kepemimpinan (khilafah)

Yaitu seseorang yang dipilih rakyat untuk menjalankan kewajiban kepemimpinan dan bertanggung jawab menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam hal menjalankan kepemerintahan setelah nabi wafat. Khilafah inilah yang akan mengatur  urusan umat pasca kenabian. Segala hal yang berbentuk kebijakan-kebijakan diputuskan secara musyawarah dalam rangka mencapai mufakat bersama. Khalifah menjalankan tugasnya dibantu oleh Qadhi (pengadilan).menurut Al-Mawardi tugas pemimpin ada sepuluh, yaitu:

J  Menjaga kemurnian agama.

J  Membuat keputusan hukum diantara pihak yang bersengketa.

J  Menjaga kemurnian nasab.

J  Menetapkan hukum pidana Islam.

J  Menjaga keamanan wilayah denga kekuatan militer.

J  Mengorganisasi jihad dalam menghadapi penentang dakwah.

J  Mengumpulkan dan mendistribusikan harta rampasan perang dan zakat.

J  Membuat anggaran belanja negara.

J  Melimpahkan kewenangan kepada orang-orang yang amanah.

J  Melaksanakan pengawasan terhadap roda keperinntahan.

Seorang yang diangkat menjadi khalifah adalah orang yang memiliki dua syarat poko yaitu:

1.      Kekuatan (fisik dan intelektual)

2.      Dapat dipercaya.

Mekanisme pengangkatan seorang khaalifah mengacu pada dua hal:

1.      Melalui pemilihan oleh rakyat (kontrak politik) dengan prinsip memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih khalifah yang akan memimpin mereka, dn rakyat pula yang mengawasi jalannya pemerintahan, serta rakyat memiliki hak penuh memberhentikan pemimnpinnya apabila terbkti pemimpin tersebut melakukan penyelewengan-penyelewengan.

2.      Pencalonan kepala negara yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdhi yang selanjutnya diputuskan secara musyawarah menuju mufakat bersama.

B.     Ahlul Halli Wal Aqdi ( Sistem Legislatif)

Ahlul Halli Wal Aqdi adalah orang-orang yang berhak mengangkat kepala negara dan membatalkan jika dipandang perlu. Tugas utama mereka mengontrol dan mengevaluasi kekuasaan. Anggota ahlul wal aqdi terdiri atas ulama, pejabat daerah, kepala suku, kelompok profesional dan intelektual yang dipilih dan mewakili rakyat.

Menurut Al-mawardi menjelaskan bahwa kepala negara dapat diturunkan karena dua hal yaitu:

1.      Hancurnya kredibilitas personal karena perbuatan fasik, baik berkaitan dengan perbuatan amoral maupun perbuatan syubhat dalam prinsip aqidah.

2.      Hilangnya kemampuan fisik, sehingga menghalangi seorang pemimpin itu menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan pemerintahan, dipandang perlu adanya rotasi kepemimpinan. Ini berlandaskan tiga hal pokok yaitu :

1.      Rentang waktu kepemimpinan yang lama dipandang memberikan kesempatan bagi pemimpin mengonsulidasikan kekuasaan demi kepentingannya sendiri.

2.      Pentingnya melakukan regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan untuk mengoptimalisasikan potensi demi menjaga eksistensi umat Islam.

3.      Rotasi kepemimpinan akan menjaga kedamaian dan ketenangan umat.

C.     Syuro

Syuro adalah usaha yang harus dilakukan oleh kepala negara untuk menyelesaikan semua permasalahan masyarakat melalui permusyawaratan. Syuro ini dianggap penting karena berfungsi sebagai :

1.      Membersihkan praktik diktatorisme dalam pemerintahan Islam.

2.      Pendapat mayoritas akan membentuk tanggung jawab umat secara kolektif dan sebagai pendidikan politik untuk bersikap ilmiah, kritis namun memiliki komitmen.

Selain syuro, prinsip yang harus ada dalam pemerintahan islam adalah; prinsip keadilan; prinsip kebebasan; dan prinsip persamaan.

ISLAM DAN DEMOKRASI

Demokrasi yang dipahami secara islam, adalah demokrasi yang merujuk pada;

J  Implementasi demokrasi secara generik memberikan ruang luas bagi publik untuk melakukan kontrol ketat penyelenggaraan negara.

J  Rekonstruksi dan mekanisme kepemimpinan dalam demokrasi bersifat partisipasif dan dinamis.

J  Mekanisme demokrasi memberiksn keleluasaan publik merespon isu kepemimpinan melalui sarana-sarana yang dipandang efektif untuk membangun opini sepanjang dilakukan secara transparan dan tidak melanggar hukum.

J  Perwujudan paradigma demokrasi bertumpu pada pemberdayaan masyarakat sipil.

J  Karakter demokrasi selalu memandang kepemimpinan sebagai mandat dan miliki publik.

J  Pembatasan durasi kepemimpinan selama beberapa periode.

MENYIKAPI DEMOKRASI

J  Sikap adil dantransparasi yang seharusnya menjadi ideologi praksis gerakan islam.

J  Keyakinan aqidah kita bahwa manhaj Islam memiliki sekian banyak keunggulan yang tidak dimilki oelh selain Islam.

J  Aspirasi dan kehendak mayoritas Islam di negeri Islam dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara adalah representasi sah dan wajar dalam perspektif demokrasi.

J  Dll

DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER

Indonesia di Era Roformasi?

Setelah Indonesia merdeka hingga saat ini telah terjadi rotasi kepemimpinan sebanyak enam kali. Dan selama itupula telah terjadi berbagai permasalahan yang datang silih barganti tanpa adanya penyelesaian yang pasti. Masalah berakhir dengan masalah. Antara 1997 dan 1998 misalnya, terjadi krisis keuangan Asia yang berimplikasi kepada kehidupan sosial ekonomi negera Indonesia. Nilai mata uang Rupiah anjlok ke level terendah yang berkhir pada hutang negara dimana-mana. Kondisi ini diperparah dengan menjamurnya korupsi di kalanagn elite pemerintahan. Kita tengok dari masa  pemimpin pada masa Reformasi

      Soeharto

Soeharto naik menjadi presiden menggantikan pemerintahan Soekarno. Pada Maret 1998 Soeharto kembali terpilih manjadi presiden untuk ketujuh kalinya. Hal ini memicu protes masyarakat, karena ia gagal menyelamatkan ekonomi Indonesia. Setelah adanya tekanan dari masyarakat, dan dipukul mundur oleh mahasiswa, bahkan pejabat penting Golkar dan perwira militer. Akhirnya Soeharto pada 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya, yakni B.J Habibie.

      BJ. Habibie

Masa ini ditandai dengan  lahirnya lingkungan sosial politik yang lebih terbuka dan liberal. Memberikan otonomi daerah yang sebesar-besarnya. Bangkitnya ideologi neoliberalisme dengan tetap memperhatikan konsep negara kesejahteraan. Adanya kebebasan bagi pers dan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali oleh MPR. Amandemen ini berimplikasi kepada perubahan struktur yudikatif, legislatif dan eksekutif, seperti lahirnya Mahkamah Konstitusi, MPr dibagi menjadi dua kamar, yakni DPR dan DPD yang langsung dipilih oleh rakyat, termasuk presiden dan pejabat daerah lainnya.

Pada masa ini juga dilakukannya pemilu bebas pertama sejak 1995, dengan 48 partai politik. Tetapi pada masa ini juga pada jajak pendapat PBB, 30 gustus 1999, Timor-Timor sebagai provinsi ke-30 manjadi negara baru yang berdaulat dengan nama Timor Leste.

      Abdurrahman Wahid

Pada tahun 1999, Gus Dur menjadi presiden keempat Indonesia. Dia terpilih melalui poros tengah yang terdiri dari partai Islam. Pada masa ini hubungan Gus Dur dengan militer sangat buruk. Popularitas Gus Dur menurun setelah terlibat skandal keuangan Bulog (Badan Urusan Logistik) sebesar 4 Juta dollar, yang kedua penggelapan bantuan 2 juta dollar untuk rakyat aceh atas nama Sultan Brunei.

      Megawati

Dalam kepemimpinan Megawati, demokrasi berjalan lambat bahkan tersendat. Ia lebih banyak bersikap pasif dalam membuat keputusan penting. Kebijakannya lebih banyak dikendalikan orang terdekatnya dan seringkali dipandang tidak pro rakyat. Kebijakan yang tidak prorakyat itu adalah penjualan banyak aset negara sebagai akibat tekanan asing, Indosat, perusahaan plat merah di jual ke STT Singapura dengan harga murah. Penerbitan Keppres pengampunan utang kepada konglomerat, ia juga mencabut 32 triliun subsidi bagi rakyat kecil dari sektor BBM, dan Indonesia kehilangan Pulau sipadan dan Ligitan dari NKRI dan menyerahkan kepada Malaysia. Secara garis besar kepemimpinan megawati lebih dikuasai oleh militer.

      Susilo Bambang Yudhoyono

Awal pemerintahan SBY hingga saat ini di dera oleh berbagai bencana alam, seperti tsunami, banjir, gunung meletus, dll. Secara umum pemerintah SBY berhasil melakukan konsulidasi politik dan ekonomi. Beliau sangat peka dalam menanggapi segala peristiwa yang ada. SBY melakukan serangkaian program prorakyat melalui BLT dan PNPM. Beliau mengalokasikan 11 triliun bagi prorakyat di 2004 berturut-turut meningkat 23 triliun di 2005 dan 42 triliun di 2006.

Namun dalam masa pemerintahannya periode 2, SBY menghadapi persoalan yang sangat pelik ia dituduh terlibat dalam dana talangan (bailout) kapada Bank Century sebesar 6.7 triliun yang dikucurkan duo Gubernur Bank Indonesia, Boediono-Sri Mulyani yang disinyalir untuk kepentingan kampanye SBY-Boediono.